82% Calon Kepala Daerah Dibiayai Sponsor

, , Leave a comment

WAKIL Ketua KPK Nurul Ghufron mengungkapkan, berdasarkan kajian yang dilakukan KPK, sebanyak 82% bahan kepala daerah didanai sponsor. Sebab itu, KPK menyarankan penyelenggara pemilu dan pemerintah bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri pendanaan calon kepala daerah yang memasukkan pilkada.

“Calon besar daerah itu 82%- nya didanai sponsor, tidak didanai pribadinya, ” ungkap Ghufron dalam diskusi daring bertajuk Memastikan Pilkada Sehat: Menjauhkan Covid-19 dan Korupsi, kemarin.

Menurut Ghufron, diperlukan kerja sama untuk menelusuri kemungkinan adanya praktik money politics yang dikerjakan calon kepala daerah. Apalagi publik sering mendengar, akibat biaya politik yang tinggi, para pemimpin lokal yang baru langsung memikirkan cara mengembalikan modal yang dikeluarkan zaman kampanye.

“Ini nantinya menunjukkan ada aliran dana lantaran sponsor kepada calon kepala wilayah, ” jelasnya.

Walaupun demikian, ungkap Ghufron, pihaknya menilai pandemi covid-19 bisa menjadi saat penting untuk meminimalkan pembiayaan. Secara berkurangnya proses kampanye tatap muka dan mengutamakan daring, secara otomatis calon kepala daerah tak sungguh-sungguh banyak berutang kepada para sponsornya.

“Sebab, dengan banyaknya biaya politik yang dikeluarkan, sejenis duduk (menjabat) maka yang terngiang di pemimpin-pemimpin yang terpilih, lupa satunya ialah untuk mengembalikan modal, ” paparnya.

Penasihat Eksekutif Perludem, Khoirunnisa, mengapresiasi proposal KPK untuk melibatkan PPATK menelusuri pendanaan calon kepala daerah yang mengikuti pilkada. “Tentu pelibatan PPATK baik untuk mengetahui transparansi bea politik dalam pilkada, ” ujarnya saat dihubungi, kemarin.

Walaupun demikian, Khoirunnisa tidak yakin pilkada di tengah pandemi mampu mengurangi biaya politik dari para calon kepala daerah. Ia mempertontonkan munculnya fenomena calon tunggal dan petahana yang bertarung dalam Pilkada Serentak 2020. “Sepertinya ada perkiraan yang bisa mencalonkan adalah itu yang memiliki modal besar, ” ujarnya.

Pengaruh buruk

Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan penerapan dana sponsor itu dapat berpengaruh buruk lebih jauh lagi. Menurutnya, hal itu bisa menyebabkan tidak hanya korupsi uang, tapi serupa korupsi kebijakan. “Belum lagi tipuan seperti yang dikatakan Pak Ghufron tadi, di mana calon-calon tersebut 82% dibiayai. Itu berdampak apa? Melahirkan korupsi kebijakan, ” nyata Mahfud.

Karena itu, ia sangat berharap Pilkada Sinkron 2020 harus bisa membangun status demokrasi dan jauh dari korupsi. “Apalagi sesudah pandemi ditambah kepala lagi kualitas demokrasi jauh dibanding korupsi dan aman dari covid-19. Supaya turun daya rusaknya terhadap moral masyarakat, ” tegasnya.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, mengatakan sponsor dengan mendukung peserta pemilu merupakan bentuk dukungan, tetapi perlu dicermati sumber dananya.

“Terkait cukong, saya kira tidak ada kasus. Hanya, bagaimana kita bisa mencari dan membuka secara terang ben derang dari mana dana suram itu, ” ungkapnya. (Sru/X-10)