​​​​​​​UU Wabah dan Karantina Kesehatan Digugat ke MK

, , Leave a comment

MASYARAKAT Asas Kesehatan Indonesia (MHKI) yang diwakili oleh Ketua Umum dr. Mahesa Paranadipa Maykel melakukan pengujian kasatmata frasa “dapat” dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Keburukan Menular (UU Wabah Penyakit Menular).

MHKI juga menggugat frasa “ketersediaan sumber daya yang diperlukan” dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 mengenai Kekarantinaan Kesehatan (UU Kekarantinaan Kesehatan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kuasa Hukum Pemohon Aisyah Shafira menjelaskan alasan gugatan itu bahwa mayoritas anggota MHKI merupakan tenaga kesehatan yang berjuang melawan Covid-19. Aisyah memaparkan dalam konteks penanganan Covid-19, alat pelindung muncul (APD) merupakan hal pokok yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan tubuh. Sementara pasal 6 UU Kekarantinaan Kesehatan tidak menyebutkan itu. Perkara 6 UU tersebut berbunyi “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber gaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. ”

“Penjelasan mengenai apa yang disebut jadi sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan tidak ada dalam Pasal a quo, ” papar kuasa hukum pemohon di sidang panel yang diketuai sebab Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dengan Hakim anggota Saldi Isra dan Manahan MP Sitompul di Gedung MK, Jakarta, pada Rabu (17/6).

Ia melanjutkan, menerjang persoalan kata “dapat” dalam pasal 9 UU Wabah Penyakit, bahwa “Kepada para petugas tertentu yang melaksanakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan penghargaan pada risiko yang ditanggung dalam melakukan tugasnya”.

Mengucapkan juga: MK Nilai Asas Pemohon tidak Relevan

Menurut pemohon insentif bagi gaya medis dan tenaga non-medis yang bertugas menangani Covid-19, dan sokongan bagi keluarga tenaga medis dan tenaga non-medis yang gugur, ialah suatu keharusan sebagai perlindungan kaidah yang adil dan penghidupan yang layak.

Oleh karena itu, MHKI meminta MK meluluskan permohonannya. Menanggapi permohonan pemohon, Ketua Konstitusi Enny Nurbaningsih memberikan instruksi agar pemohon dapat menjabarkan persoalan kausalitas atas berlakunya normal pasal-pasal yang diujikan dengan kerugian yang terpendam atau faktual dialami pemohon. Selain itu ia meminta pemohon memperjelas kedudukan hukum sebagai badan norma, organisasi atau perseorangan sebab permohonan hanya diwakili oleh ketua ijmal.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta pemohon menguatkan argumentasi agar pokok permohonan tidak kabur.

“Karena permohonannya mau mengubah hukum meyakinkan yang ada dalam UU & putusan MK akan berlaku ke depan (tidak hanya konteks Covid-19). Selain itu, alasan-alasan kenapa mengajukan permohonan ini belum muncul. Cakap “dapat” dalam UU Wabah dihapuskan atau diganti dengan kata diwajibkan, ” tukasnya. (A-2)