Adat Kesehatan Sulit Diterapkan

, , Leave a comment

IMPLEMENTASI protokol kesehatan pencegahan penularan covid-19 sulit diterapkan dalam perhelatan Pilkada 2020, khususnya saat pelaksanaan tahapan kampanye pertemuan rapat akbar yang rentan memunculkan kerumunan massa sehingga memperbesar resiko penularan covid-19.

“KPU pada dasarnya ingin menghindari kegiatan dengan jumlah pengikut yang besar. Kita coba fasilitasi melalui Peraturan Komisi Pemilihan Ijmal (PKPU) 10/2020 dengan pembatasan total massa yang hadir, tetapi kenyataannya pada saat masa pendaftaran, kemarin, penuh orang tidak peduli, ” ungkap Komisioner KPU Ilham Saputra saat menjadi narsumber Dialetika secara daring, kemarin.

Ilham melanjutkan, penerapan protokol kesehatan selama pilkada menjadi tanggung jawab semua pihak. Bukan hanya menjadi tanggungjawab penyelenggara tertib KPU maupun Bawaslu. Pasalnya, setiap izin penyelenggaraan keramaian dikeluarkan amtenar daerah setempat sesuai dengan sistem daerah (perda) yang berlaku.

“Kita sempat mengusulkan di peraturan bahwa setiap paslon dengan akan melaksanakan kegiatan harus berkoordinasi dengan gugus tugas. Gugus tugas lebih memahami bagaimana keadaan di tiap-tiap daerah, ” ungkapnya.

KPU pun akan mendirikan regulasi yang mengikat agar para-para pasangan calon (paslon) yang melanggar ketentuan protokol kesehatan dapat dikenai sanksi. Untuk sementara, UU pilkada yang ada saat ini, dikatakan Ilham, belum mengatur sanksi diskualifikasi bagi paslon yang melanggar keyakinan pelanggaran protokol kesehatan di tahapan kampanye.

“Saat ini pelanggaran yang terjadi terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan di tingkatan kampaye belum bisa langsung dikenai sanksi diskualifikasi, ” paparnya.

Ancam kesehatan

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menuturkan pelaksanaan pilkada akan mengancam kesehatan penyelenggara, peserta, had pemilih jika mengabaikan ketentuan aturan kesehatan. Untuk itu, ia berpesan agar semua pihak harus betul-betul mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan penyelenggara.

“Keramaian ini memang sulit terhindarkan, kudu betul- betul mengikuti protokol kesehatan tubuh agar pilkada tidak menjadi klaster penularan baru, ” tutur Afif.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu serta Demokrasi Khoirunnisa menambahkan, pelaksanaan pilkada masih mungkin untuk ditunda kalau keadaan semakin memburuk. Hal tersebut telah diatur dalam Perppu 2/2020 yang saat ini sudah menjelma UU 6/2020 tentang Pilkada.

“Jika memang situasinya semakin memburuk, KPU masih memiliki preferensi untuk menunda pilkada. Ini ialah pilihan politik bersama. Tentu kudu sama-sama memastikan protokol kesehatan ditaati. Tidak bisa menyerahkan ke pengelola begitu saja, ” ujar Khoirunnisa.

Dari sisi pengikut, calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Rahayu Saraswati mengakui memang pertemuan tatap muka adalah cara yang paling efektif di dalam menyampaikan visi dan misi calon kepala daerah. Namun, hal itu berisiko untuk dilakukan saat ini karena sulitnya menerapkan protokol kesehatan tubuh dalam kondisi tersebut.

“Meskipun kita sudah mencoba untuk tetap menuruti protokol kesehatan, itu tetap saja sangat sulit. Walaupun yang diundang hanya 20 karakter, yang muncul bisa 50 orang. Kalau tidak jabat tangan dibilang sombong, jaga jarak dibilang besar. Banyak yang apatis, ” kata Saras. (P-1)