Aniaya Mati Belum Efektif Berikan Hasil Jera Korupsi

, , Leave a comment

KOMISIONER Premi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengatakan kecendekiaan hukuman mati yang berlaku dalam Indonesia tidak selaras dengan asas hukum global yang telah melupakan hukuman tersebut.

“Kami sudah jelaskan secara informal kalau sudah melakukan moratorium bahwa tidak ada lagi daftar tunggu untuk dieksekusi (hukuman mati). Pasal azab mati tidak serta merta akan tetapi ada tahapan. Itu progres dengan diapresiasi luar negeri. Tapi kita masuk lagi ke sini (hukuman mati mantan Mensos Juliandri) maka akan jadi pertanyaan lagi, ” ungkapnya, Minggu (21/2).

Komitmen pemerintah dalam memberantas manipulasi yang kemudian ditangkapkan Menteri Baik Juliandri Batubara dalam kasus manipulasi dana bantuan sosial, membuat umum marah dan menuntut komitmen pemerintah dalam menegakam hukumam mati.

“Publik sangat marah secara Juliandri tapi kita harus mengedepankan rasionalitas. Dari segi rasional hukuman mati tidak cukup kuat buat memberantas korupsi. Kemarahan publik tersebut jangan dijadikan alas untuk memproduksi kebijakan. Artinya efektifitas penerapan aniaya matinya, ’’ katanya.

Dia mengatakan dalam upaya pemberantasan korupsi pemerintah tetap harus memajukan perbaikan sistem yang diselesaikan secara sistemik.

Sedangkan di putusan MK hukuman mati tidak bertentangan dengan UU 1945 pencetus 28a. Karena ada ayat lainnya yang mengatakan harus sejalan dengan kepentingan nasional UU dan yang lain.

“Arahnya perbaikan sistem. Akar masalaahnya yang harus kita selesaikan secara sistemik. Hukuman asal tidak menunjukan ada korelasi dengan efek jera. Praktek korupsi pada masyarakat kita juga kadang aada penerimaan misalnya tokoh yang bentuk rumah ibadah, dia bangga minus persoalkan dari mana duitnya. Itu juga yang harus dibenahi, ” tegasnya.

Baca juga: Pengamat: Rizieq Shihab Bisa Digugat Perdata

Di kesempatan yang sama anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengucapkan korupsi yang dilakukan di pusat pandemi saat ini merupakan kejelekan istimewa. Selain menghancurkan kepercayaan terbuka juga membuka mata publik untuk pemerntah menjalankan komitmennya terhadap pemberantaan korupsi khususnya menerapkan hukuman pasif.

“Menteri dulu tersebut menghancurkan kepercayaan publik dan presiden. Presiden kerja keras dalam mengendalikan pandemi, bantuan sosial dijalankan serta kemudian dikhianati. Jadi dua (menteri yang korupsi) saya setuju diangkat dulu pasal 2 ayat dua (hukuman mati) untuk memberikan pesan kepada publik korupsi itu suplemen ordinary. Korupsi dilakukan menteri dalam masa pandemi ini super tambahan ordinary. Apa oun upaya pembarantasan korupsi harus didukung, wacana aniaya mati saya dukung, ” cetusnya.

Dalam diskusi daring Crosscheck Hukuman Mati Mantan Gajah dan Polisi, Minggu, (21/2) Mardani menekankan dalam menghadapi korupsi tak bisa dengan emosional tapi masuk akal dan sistematis termasuk menghadapi mafia narkoba yang kemudian melibatkan abdi penegak hukum.

“Kita harus liat akar masalahnya. Mafia narkoba paling brutal keberaniannya buat memberi. Bagaimana Kapolri Sigit membongkar ini. Pendapatan polisi kecil secara tugas berat. Maka saya setuju dengan gaji tunggal besar serta tidak boleh dapat yang lain”

Dia pun meminta presiden Joko Widodo dapat mencuaikan legasi yang baik dengan menggenjot pengambilan keputusan termasuk hukuman tewas serta revisi UU ITE. (OL-2).