DPD Tolak Sentralisasi di RUU Membuat Kerja Karena Langgar UUD

, , Leave a comment

SEBANYAK empat Pimpinan Komite DPD RI sepakat menolak frasa menjadikan kewenangan daerah ke pusat di RUU Cipta Kerja, karena dianggap mengembalikan sistem pemerintahan menjadi sentralistik.

“Ini bisa selalu menghilangkan semangat otonomi daerah dengan telah kita rintis sejak kausa era reformasi, ” kata Kepala DPD La Nyalla
Mahmud Mattalitti lewat keterangan resmi dengan diterima di Jakarta, hari itu.

Hal tersebut disampaikan La Nyalla kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartanto saat bertemu pada Jakarta. Dalam pengantarnya, La Nyalla menyinggung bahwa DPD memandang ada frasa dalam RUU Cipta Kerja bertentangan dengan konstitusi yakni Perkara 18 ayat 1, 2 & 5 UUD 1945.

La Nyalla menilai semangat pemfokusan perijinan dan kewenangan ke pemerintah pusat, bisa berpotensi merugikan kawasan. Ia menambahkan para pimpinan alat kelengkapan DPD juga memandang hilangnya kepastian hukum terkait sanksi kejahatan dan administratif sebagai pengganti hukuman pidana.

Selain tersebut, akan menjadi sangat gemuk utusan pengaturan ke peraturan pelaksana di bawah UU dan kewenangan Pemimpin mencabut perda di Pasal 166 RUU tersebut dipandang rawan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah ada.

Menanggapi kejadian itu, Airlangga mengatakan pemerintah memang ingin mempercepat pembahasan RUU Membuat Kerja mengingat RUU ini adalah reformasi paling positif di Nusantara dalam 40 tahun terakhir, khususnya di bidang investasi dan perdagangan.

“Apalagi, dalam resesi global, RUU ini memberikan petunjuk kepada dunia bahwa Indonesia membantu dan terbuka untuk bisnis, tersebut penting di tengah sumber daya fiskal kita yang terbatas, ” paparnya.

Airlangga mengakui& nbsp; pemerintah kurang melakukan sosialisasi RUU tersebut. Sehingga menimbulkan penuh respons dari berbagai kalangan. Tetapi, pihaknya tetap mendengar dan mencari jalan mengakomodasi semua masukan dari parlemen, baik DPR maupun DPD. (OL-4)