Golongan Demokrat Anggap Cuitan Dewan Ahli PKPI Cacat Logika

, , Leave a comment

DPP Partai Demokrat menganggap pernyataan Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi sebagai pembelaan frustrasi.

" Memang saya malas menanggapi pembelaan frustasi dari pendukung pemerintah yang luka logika, " kata Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Ossy Sosial di Jakarta, Sabtu (16/5).


Mahkamah Pakar Partai Keadilan dan Persekutuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi. (Twitter @TeddyGusnaidi)

Menyuarakan juga: Soal Iuran BPJS, Dewan Pakar PKPI Menimbulkan AHY Salahkan SBY

Cacat logika pertama, menyalahkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait penaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Ossy memaparkan, BPJS adalah kebijakan SBY yang prorakyat. " Pemerintah yang membebankan salah urus BPJS kepada rakyat dengan cara memasang iuran. Kalau ada kebijakan yang tidak disukai rakyat, pembelaan dengan paling mudah adalah menyalahkan kala lalu. Menyalahkan masa lalu adalah tanda frustasi akibat ketidakmampuan mengakhiri masalah, " kata dia.

Mengucapkan juga: Iuran BPJS Kesehatan Naik, Menkes: Penyesuaian

Cacat logika kedua, meminta Ketua Umum Kelompok Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menurunkan kelas BPJS Kesehatan miliknya.

Ossy menegaskan, pandemi virus korona atau covid-19 tidak saja menyerang kaum bapet namun juga sudah merambah ke golongan menengah.

Fakta telah terjadi PHK dan pengangguran di golongan menengah menandakan golongan menengah sekarang tersebut sangat rentan untuk turun status ke golongan near poor.

Membaca juga: KPK Pastikan BPJS Kesehatan Defisit karena Pemborosan

Melalui akun Twitter, AHY sudah mengirimkan penaikan iuran BPJS bukanlah satu-satunya solusi untuk mengatasi defisit BPJS. Pemerintah dengan berbagai sumber gaya yang dimiliki sebenarnya bisa menuruti berbagai kebijakan yang tepat di tengah kesulitan rakyat saat ini.

" Solusi yang disampaikan AHY di antaranya pembenahan tata kelola BPJS dan realokasi anggaran, utamanya infrastruktur untuk mengunci defisit BPJS. Jika nanti ekonomi sudah membaik, pembangunan infrastruktur tentu bisa kembali digalakkan, " ujarnya.

Penaikan iuran BPJS Kesehatan di zaman ekonomi sulit, lanjut dia, mengikuti merta membebani masyarakat.

" Sebenarnya, kebijaksanaan kenaikan iuran BPJS tersebut bisa saja dijalankan ketika kondisi ekonomi normal, namun Partai Demokrat mereken kurang bijak jika dijalankan masa ini ketika ekonomi sulit akibat wabah covid-19, " ucap tempat.

Intinya, kata Ossy, pengelolaan negara dan pengambilan keputusan pemerintah tidak bisa disamakan dengan pengelolaan perusahaan yang hanya memerhatikan untung-rugi. " Dibutuhkan kebijakan (wisdom) dan empati yang besar dalam melihat kondisi rakyatnya. A state is not a company, " tegas dia.

Sebelumnya, Mahkamah Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi memperhitungkan sosok yang perlu dipersalahkan di penaikan iuran BPJS Kesehatan ialah mantan Presiden SBY.

" Kalau sedia salahkan, ya silahkan @AgusYudhoyono salahkan @SBYudhoyono, karena UU BPJS tumbuh di rezim SBY bukan di rezim Jokowi. Yang terjadi saat ini adalah bagian dari UNDANG-UNDANG BPJS. Mari kita lihat barang apa kritik Agus ke pemerintahan SBY, " cuit Teddy dalam akun Twittter @TeddyGusnaidi.  

Sehingga, dia mempersoalkan kritik Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terhadap penaikan iuran BPJS Kesehatan tubuh.

" Ya kalau anaknya @SBYudhoyono Gak mampu bayar BPJS kelas I atau kelas II,   pindah aja ke kelas III, atau ikut BPJS PBI (Penerima Sandaran Iuran). Karena yang naik itu iuran kelas I dan II.   Simpel toh..   @AgusYudhoyono. " (X-15)