Haris Azhar: Berantas Ekstremisme Bukan dengan Menghakimi Ideologi

, , Leave a comment

DIREKTUR Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar menghargai, memerangi ekstremisme bukan dengan cara menghakimi suatu ideologi kelompok ataupun orang tertentu.

Menurutnya, sebuah ideologi tercipta dari zona pikiran sadar manusia yang menetapkan dibuktikan keabsahannya. Bukan dengan jalan menuduh atau memfitnah atas ideologi.

“Menilai sebuah aliran bukan dengan tuduhan atau mengejawantahkan fitnah yang seolah-olah bakal menjelma kebenaran. Manifestasi ideologi itu harus diuji, bukan menghakimi untuk membasmi ekstremisme, ” ungkap Haris pada acara Journalis on Duty Jalan Indonesia secara Live IG, Selasa (26/1).

Haris terpendam, untuk melawan ekstremisme ialah hadirnya negara dalam memberantas kemiskinan. Menurutnya, dalam keadaan sulit atau terdesak akibat kondisi ekonomi, seseorang bisa bertindak ekstrem.

“Lebih baik negara mengurus soal kekurangan, karena itu bisa jadi sumber malapetaka. Esktrimisme itu bukan soal pakai sorban, jenggota panjang dan lainnya. Kalau treatment kita membatalkan soal kehidupan masyarakat, peluang ekstrimisme ada, ” tutur Haris.

Selain itu, Haris juga meminta dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 7 Tarikh 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024, dapat berjalan sebati kaidah hukum dan mementingkan konteks HAM

“Masalah ekstrimisme itu harus termanifestasikan dalam melotot yang diatur KUHP, maupun diluar KUHP, ” ucap Haris.

Dalam kesempatan yang pas, Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden Rumadi Ahmad menyampaikan, dari Perpres Nomor tujuh Tahun 2021 itu menelurkan sebuah Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

Adanya upaya tersebut, ungkapnya, merupakan inisiasi dari masyarakat dan diwujudkan dalam berbagai agenda aksi nasional.

“RAN PE ini awalnya inisiatif lantaran masyarakat, aturan itu mengakselerasi Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 (Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme). Jadi, pelibatan dari sipil sudah ada dalam proses penyusunan, ” ungkap Rumadi.

Diketahui, pada Perpres Nomor 7 Tahun 2021 disebutkan, rencana aksi yang terkandung dalam RAN PE merupakan serangkaian program yang terkoordinasi (coordinated programmes) yang akan dilaksanakan oleh berbagai kementerian/lembaga (K/L) terkait berperan memitigasi ekstremisme berbasis kekerasan. Di dalam hal ini RAN PE dikatakan bersifat melengkapi (complimentary) berbagai peraturan perundang-undangan nasional terkait dengan tindak pidana Terorisme. (OL-8)