Humaniora

, , Leave a comment

PERATURAN Perizinan Berusaha dalam UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan PP No. 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan serta regulasi turunannya, memungkinkan para pelaku usaha melakukan perluasan multiusaha kehutanan.

Pengembangan diversifikasi usaha pada sektor kehutanan ini mengintegrasikan pemanfaatan kawasan, hasil hutan semak, dan hasil hutan bukan kayu.

Selain itu, pemanfaatan jasa lingkungan di dalam model multiusaha kehutananan dapat menjelma bagian dari aksi mitigasi perubahan iklim dari daerah kehutanan berbasis lahan.

Kontribusi pemegang Perizinan Berusaha dalam upaya mitigasi perubahan iklim dapat dilakukan melalui kegiatan yang sanggup mengurangi emisi serta meningkatkan serapan karbon dan konservasi persediaan karbon.

“Pemegang usaha pengelolaan kehutanan diberikan keleluasaan yang lebih baik, serta bertanggung jawab untuk melakukan transformasi dari perizinan pemanfaatan hasil hutan, pengusahaan pemanfaatan jasa lingkungan di bentuk penyerapan dan/atau penyimpanan karbon yang lebih terintegrasi dengan bentuk pengusahaan lainnya dengan model perizinan multi usaha, ” kata Menteri LHK Siti Nurrbaya di dalam Dialog ”Strategi dan Lagak Mitigasi Sektor Kehutanan untuk Pemenuhan Target NDC serta Pemanfaatan Nilai Ekonomi Karbon”, yang digelar Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) secara virtual, Kamis (29/4).

Dalam peraturan pemerintah tersebut, Menteri Siti mengirimkan bahwa secara jelas pemerintah mendorong para pengusaha perhutanan tidak lagi berbisnis dengan tunggal.

Para pengusaha didorong untuk berkontribusi lebih besar dalam aspek lain secara lebih umum yaitu penguatan dan pertolongan dalam mitigasi perubahan iklim, termasuk kaitannya dengan program penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

“Tentu hal ini harus dikelola dengan baik dan betul, sehingga dapat memberikan added value bagi pengelolaan kehutanan di Indonesia, menerapkan jalan dan peluang dalam perizinan multiusaha, serta adanya insentive yang ditimbulkan dari implementasi Nilai Ekonomi Karbon, ” tutur Menteri Siti.

Lebih lanjut, Menteri Siti mengingatkan bahwa keterpaduan untuk implementasi perizinan multiusaha kehutanan dan nilai ekonomi karbon perlu dikelola dan diintergrasikan dengan lebih pas kedepan.

Hal ini merupakan salah utama tantangan bagi pengusaha kehutanan kedepan. Selain kinerja bisnis kehutanan yang lebih indah, dan berkelanjutan, mereka didorong sekaligus dapat mendukung upaya-upaya pencapaian target mitigasi transisi iklim dalam komitmen NDC.

Menanggapi hal tersebut, Ketua APHI Indroyono Soesilo menyampaikan model multiusaha kehutanan tersebut, khususnya yang terkait dengan pemanfaatan bantuan lingkungan, potensial menjadi periode dari aksi mitigasi kehutanan berbasis lahan dalam rangka mendukung pencapaian target NDC Indonesia.

Kontribusi pemegang Perizinan Berusaha dalam cara mitigasi perubahan iklim sanggup dilakukan dalam bentuk jarang lain penerapan prinsip pengelolaan hutan lestari, perpanjangan peredaran pemanenan, pengayaan, perlindungan dan pengamanan hutan serta perlindungan keanekaragaman hayati.

Dari hasil aksi mitigasi tersebut, terbuka peluang bagi pemegang Perizinan Berusaha buat memperoleh insentif berupa penggunaan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

Selanjutnya, pihaknya dalam waktu dekat mau melakukan perhitungan lebih detail untuk aksi mitigasi di setiap pemegang izin dan potensi penurunan emisinya.

elain itu, APHI akan menyelenggarakan empat batch pelatihan lingkup pemegang izin, untuk perhitungan potensi kemerosotan emisi dari aksi mitigasi serta Nilai Ekonomi Karbonnya.

“Melalui pelatihan ini, pemegang izin mampu secara mandiri merencanakan gerak laku mitigasi dan menghitung potensi penurunan emisinya pada level tapak, ” katanya.

Pada kesempatan tersebut, turut hadir sebagai juru bicara pada sesi dialog yaitu Plt. Direktur Jenderal Tata Hutan Produksi Lestari (PHPL) Bambang Hendroyono, dan Eksekutif Jenderal Pengendalian Perubahan Kondisi (PPI) Laksmi Dhewanthi. (RO/OL-09)