ICW Keberatan Tahanan KPK Mampu Prioritas Vaksinasi

, , Leave a comment

INDONESIA Corruption Watch (ICW) tidak melihat urgensi pemberian vaksin kepada tahanan-tahanan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK). Keterbatasan jumlah vaksin harus mendahulukan kelompok rentan daripada tangsi kasus rasuah.

“Menurut kami sangat tidak tepat ya. Melihat validitas data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) saja, bisa diragukan kalau pasti belum semua gaya kesehatan atau kelompok prioritas lainnya yang menjadi target vaksin tahap I tersebut mendapatkan vaksin, sekarang sudah akan diberikan kepada benduan KPK, ” papar Pengkaji ICW Dewi Anggraeni di keterangannya, Jumat (26/2).

Menurut dia, sepatutnya pemerintah, Kemenkes, dan KPK meninjau ulang dan mencoret rencana itu. Tahanan KPK bukan garda terdepan yang harus mendapatkan vaksin periode I.

ICW memahami bahwa pelaksanaan vaksin di KPK, termasuk ke tahanan, bertujuan supaya tidak mengganggu penyelidikan dan penyidikan KPK terkait kasus manipulasi para tahanannya. “Tapi lagi-lagi harus dilihat lagi barang apa prioritasnya, sedangkan semua nakes saja belum berhasil divaksin, ” ujarnya.

Oleh sebab itu, sebutan dia, pemerintah harus lebih gencar memberikan vaksin pada kelompok prioritas. Terlebuh jumlah vaksin masih terbatas.

Baca juga: Vaksinasi Mandiri Akan Pakai Vaksin Sinopharm dan Moderna

“Utamakan garda terdepan buat penanganan Covid-19, lalu baru bisa beralih ke lapisan berikutnya, ” katanya.

Sebelumnya Ketua KPK Firli Bahuri angkat bicara terkait tahanan yang turut mendapat program vaksinasi covid-19 di lingkungan KPK. Firli menyatakan vaksinasi terhadap para-para tahanan kasus korupsi itu dilakukan lantaran mereka rentan terhadap penularan virus covid-19.

“Tahanan KPK merupakan salah satu pihak yang rentan untuk tertular serta menularkan virus ini karena banyak berhubungan dengan bermacam-macam pihak, antara lain petugas rutan, penyidik, keluarga tahanan, pengaruh hukum, dan pihak-pihak terkait lainnya, ” kata Firli melalui keterangannya, Kamis (25/2).

Vaksinasi bagi tahanan kasus korupsi di KPK itu belakangan menjelma perbincangan publik. Firli melakoni perhatian dan respons tersebut. Dia menegaskan KPK juga berkewajiban menjaga keselamatan nyawa setiap orang di lingkungan komisi antirasuah termasuk benduan.

KPK baru-baru ini bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan serta Komisi Penanganan Covid-19 untuk vaksinasi seluruh insan KPK serta para pihak yang berinteraksi dalam lingkungan KPK. Para tahanan turut divaksinasi tercatat dua eks menteri dengan tersangkut kasus yakni Juliari Batubara dan Edhy Prabowo.

Firli membawa publik memahami terkait level penularan covid-19 di lingkungan KPK. KPK mencatat ada pegawai yang meninggal dunia lantaran covid-19. Di dunia rutan KPK sekitar 31% dari total 64 benduan juga sempat terkena covid-19.

“Kesehatan benduan juga menjadi penting buat dapat memperlancar proses penanganan dan persidangan perkaranya, ” imbuhnya.

Firli menegaskan jaminan kesehatan merupakan hak asasi setiap bani adam, termasuk tahanan. KPK berniat masyarakat juga bisa cepat mendaoatkan vaksinasi covid-19 untuk memutus rantai penyebaran virus. (OL-4)