Industri Sawit belum Dukung Ketahanan Keluarga

, , Leave a comment

KEBERHASILAN industri kelapa sawit di Indonesia masih meninggalkan kira-kira permasalahan, antara lain, kerusakan ekologis, proletarisasi pekebun, ketimpangan agraria, dan masalah perburuhan.

Peristiwa itu dikemukakan Kepala Pusat Pengkajian Kependudukan LIPI, Herry Yogaswara, di Jakarta kemarin. Menurutnya, kelapa sawit sebagai entitas industri yang betul mumpuni dalam mengurangi tingkat kemiskinan, terutama terhadap sebagian besar asosiasi yang terlibat dalam kegiatan ekonomi di dalamnya.

Tetapi, Herry menambahkan teras industri dengan padat karya ini masih dipenuhi dengan rangkaian permasalahan. Salah utama permasalahan yang belum memiliki solusi memadai ialah tentang rantai pasokan perekonomian kelapa sawit yang berdampak terhadap ketahanan keluarga dan pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak.

Pusat Penelitian Kependudukan LIPI beroperasi sama dengan Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) telah melakukan penelitian untuk menggali lebih dalam tentang adanya praktik perburuhan anak dalam swadaya kelapa sawit skala kecil.

Penelitian ini merupakan bentuk komitmen LIPI dan PKPA untuk andil mewujudkan roadmap Indonesia Sunyi Pekerja anak tahun 2022 dengan visi ‘masa depan tanpa praktisi anak’.

Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Mochammad Wahyu Ghani, menyatakan adanya praktik perburuhan anak di lingkungan perkebunan kelapa sawit di salah satu daerah di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. “Tekanan ekonomi keluarga memanglah menjadi satu diantara alasan mengapa masih tersedia pekerja anak di lingkungan kelapa sawit, ” ujar Ghani.

Pada kesempatan itu, Eksekutif Pusat Kajian dan Pelestarian Anak (PKPA) Indonesia Keumala Dewi menambahkan, dalam membangun ketangguhan keluarga petani sawit tidak bisa dari internal keluarga saja. Ia menyebut pemerintah dan perusahaan harus membangun kemandirian petani sawit, mulai ekonomi hingga kontrol atas tanah.

Dengan demikian, imbuhnya petani mampu mengontrol asetnya dan menciptakan harga tawar yang tinggi terhada konsumen dan akhirnya dapat memenuhi hak dasar anak, ” pungkas Keumala. (Ata/H-1)