Iuran BPJS Naik Mulai Juli, BPJS Watch: Memberatkan Masyarakat

, , Leave a comment

PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Perpres ini mengatur perubahan besaran iuran dan besaran bantuan iuran bagi peserta mandiri Badan Pemangku Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Dalam Perpres No 64 Tahun 2020 Pasal 34 bagian 2 disebutkan bahwa iuran untuk peserta mandiri Kelas II meningkat menjadi Rp100 ribu, dari era ini sebesar Rp51 ribu. Lalu pada ayat 3 disebutkan, iuran peserta mandiri Kelas I naik menjadi Rp150 ribu dari saat ini Rp80 ribu. Kenaikan iuran ini mulai berlaku pada satu Juli 2020.

Lalu, iuran peserta mandiri Kelas III saat ini sebesar Rp26. 500 dan mendapatkan subsidi dari pemerintah sebesar Rp16. 500 sehingga totalnya menjadi Rp42 ribu. Namun dalam 1 Januari 2021 mendatang, besaran iuran akan naik menjadi Rp35 ribu, sedangkan subsidi pemerintah turun menjadi Rp7 ribu, sehingga totalnya tetap sebesar Rp42 ribu.

Baca juga: Peserta BPJS di Bandung Ungkap Kutipan Biaya Laboratorium oleh RS

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar memperhitungkan bahwa aturan ini akan mengutamakan masyarakat karena terdapat kenaikan iuran dan subsidi yang berpotensi salah sasaran.

Menurutnya, negeri tidak memiliki kepekaan sosial kepada para peserta mandiri karena cuma membatalkan kenaikan iuran hingga Juni 2020. Pada bulan selanjutnya iuran akan naik, padahal saat tersebut kondisi ekonomi masyarakat tengah tertindas akibat pandemi virus korona (covid-19).

“Pemerintah tidak mempunyai kepekaan sosial terhadap rakyat pengikut mandiri. Di tengah pandemi dan resesi ekonomi saat ini putusan Mahkamah Agung (MA) hanya sahih tiga bulan yaitu April, Mei dan Juni 2020, setelah tersebut naik lagi, ” kata Timboel dalam pernyataan tertulis yang diterima Media Indonesia, Rabu (13/5).

Timboel juga menyoroti kemajuan denda yang sebelumnya 2, 5% menjadi 5% pada 2021 mendatang yang tertuang pada Pasal 42 ayat 6.

“Peserta mandiri adalah kelompok masyakarat pelaku informal yang sangat terdampak ekonominya oleh covid-19 tetapi pemerintah dengan sepihak menaikkan lagi iuran status 1 dan 2 yang sama jauh dengan iuran sebelumnya yang mengacu pada Perpres 75, ” ujarnya.

Baca juga: Iuran BPJS Kesehatan tubuh tidak Jadi Naik per satu April

Menurut Timboel, kenaikan iuran ini ditetapkan pemerintah secara sepihak tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

“Pemerintah sudah kehabisan akal dan nalar sehingga dengan seenaknya menaikan iuran tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi kelompok. Padahal di pasal 38 dalam Pepres ini menyatakan kenaikan iuran harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat, ” tegasnya.

Kemudian, BPJS Watch berpendapat bahwa pemerintah melanggar ketentuan Undang-Undang (UU) Sistem Gadai Sosial Nasional (SJSN) yang berisi, pemerintah harus membayarkan iuran Tanggungan Kesehatan Nasional (JKN) bagi anak buah miskin. Namun, pada Perpres Cetakan 64 Tahun 2020 memungkinkan terjadinya subsidi yang salah sasaran.

“Di Perpres 64/2020, itu Kelas III mandiri yaitu Pelaku Bukan Penerima Upah (PBPU) serta Bukan Pekerja (BP) disubsidi Rp16. 500 oleh pemerintah sejak 1 Juli 2020. Bahwa ada pengikut PBPU dan BP yang sanggup, tetapi iurannya disubsidi pemerintah, ” tandasnya. (A-2)