Kesejahteraan yang Utama, Presiden: Tindak Tegas Pelanggar Prokes

, , Leave a comment

PRESIDEN Joko Widodo menekankan bahwa keselamatan kaum di tengah pandemi covid-19 adalah hukum tertinggi. Oleh karena itu, penegakan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan sudah semestinya dilakukan secara jelas.

“Saya ingin tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah asas tertinggi. Pada masa pandemi ini telah kita putuskan pembatasan-pembatasan baik termasuk di dalamnya adalah pembatalan kerumunan, ” ujar Jokowi era memimpin rapat terbatas untuk mempercakapkan laporan Komite Penanganan Covid-19 & Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/11).

Ia pun meminta Kapolri, Panglima TNI, dan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 untuk menindak secara tegas pihak-pihak yang melanggar pembatasan-pembatasan sosial yang sebelumnya telah ditetapkan.

Menyuarakan juga: Anies Baswedan dan Rizieq Shihab Dipanggil Bareskrim

Menurutnya, imbauan-imbauan sudah tidak mempan lagi diberlakukan. Harus ada pengawasan dan penegakan metode secara konkret di lapangan.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga meminta Menteri Dalam Jati untuk mengingatkan, jika perlu menegur kepala daerah untuk memberikan meniru baik kepada masyarakat.

“Jangan malah ikut-ikut berkerumun, ” ucapnya.

Adapun, bagi daerah-daerah yang telah memiliki sistem daerah mengenai penegakan kedisiplinan adat kesehatan, presiden meminta itu sungguh-sungguh dijalankan secara tegas, konsisten, & tidak pandang bulu.

“Jangan ragu mengambil tindakan patokan. Harus ada ketegasan aparat di mendisiplinkan masyarakat untuk patuh kepada protokol kesehatan. Itu suatu kepatutan, ” ucap presiden.

Saat ini, perkembangan kasus harian covid-19 terus menunjukkan perbaikan. Per 15 November, rata-rata kasus aktif covid-19 di Indonesia sudah beruang pada angka 12, 82%, jauh lebih rendah dari rata-rata urusan aktif dunia yang mencapai 27, 85%. Rata-rata kesembuhan pasien Covid-19 di Indonesia juga sangat molek yakni mencapai 83, 92%, jauh lebih baik dibandingkan angka kesembuhan dunia di angka 69, 73%.

“Angka-angka yang molek ini jangan sampai rusak pasal kita kehilangan fokus kendali karena tidak berani mengambil tindakan lembaga yang tegas di lapangan, ” tandasnya. (OL-4)