Kolom Pakar

, , Leave a comment

PPKM darurat sudah bermula sejak 3 Juli 2021. Data awal pada keadaan itu ialah 14. 138 kasus baru, angka nyata ( positivity rate ) 25, 2%, dan 493 orang wafat. Sesudah lebih 10 hari berjalan, angkanya melonjak pas tajam dan beberapa apalagi menembus semacam ‘ pemisah psikologis’. Pada 14 Juli 2021, untuk pertama kalinya angka kasus baru menyerbu 50 ribu, tepatnya 54. 517. Lalu, angka nyata juga menembus 30%, yaitu 31. 5%, padahal, itu menunjukkan besarnya penularan dalam masyarakat ( community transmission ).

Sebagai perbandingan saja, angka positif di Vietnam 1, 2%, Kamboja 3, 5%, & Laos 2, 4%. Yang ‘ agak tinggi’ yaitu Filipina, itu pun 11%, dan Malaysia 8, 5%, jauh di bawah angka kita yang 30%. Apalagi, India yang ketika kasusnya tinggi, angka positifnya dalam atas 20%, sekarang jadi ditekan hanya sekitar 2% saja.

Tentang penambahan kasus baru harian yang naik lebih dari 300%, daripada 14. 138 menjadi 54. 517, juga menunjukkan tingginya penularan di masyarakat kita. Peningkatan kasus baru itu tidak dapat diterangkan secara peningkatan jumlah orang dengan dites. Itu karena di dalam 3 Juli 2021, tesnya pada 110. 983 karakter dan naik hanya kira-kira 50% menjadi 172. 900 pada 14 Juli 2021. Yang jadi penting saat ini ialah menilai bagaimana efektivitas PPKM darurat yang sudah dilaksanakan selama ini yang sementara ini direncanakan hendak sampai 20 Juli 2021.

Untuk menilai efektivitas itu dapat juga digunakan penghampiran melalui tiga kriteria, yakni epidemiologi, sistem kesehatan, dan sistem surveilans. Sebenarnya, ketiga kriteria ini digunakan selalu dalam Keputusan Menteri Kesehatan tubuh (KMK) Nomor HK. 01. 07/MENKES/413/2020 yang juga mengacu pada pedoman WHO tentang  Public Health and Social Measure   (PHSM) untuk menilai apakah pandemi sudah terkendali.

Pola pendekatan yang sama sanggup juga dipakai untuk menilai PPKM darurat dengan tiga kriteria yang sejalan. Baru, kriteria epidemiologi yang untuk PPKM darurat dapat dinilai menjadi apakah keadaan sudah terkendali. Kedua, kriteria sistem kesehatan, apakah mampu menghantam lonjakan kasus yang tersedia. Kriteria ketiga, tentang etika surveilans kesehatan masyarakat yang diharapkan mampu mendeteksi & mengelola kasus dan kontak, serta mengidentifikasi kenaikan jumlah kasus.

 

Epidemiologi dan surveilans

Buat kriteria epidemiologi, setidaknya ada dua parameter yang sanggup dipilih, yaitu jumlah peristiwa baru dan angka pasti. Dalam KMK No HK. 01. 07/MENKES/413/2020 di untuk ditulis bahwa wabah sudah terkendali bila sudah berlaku penurunan minimal 50% angka kasus konfirmasi baru lantaran puncak tertinggi selama tiga minggu berturut-turut dan tetap menurun pada minggu-minggu kemudian.

Kalau untuk evaluasi PPKM darurat, tentu tidak perlu seketat itu syaratnya. Namun, dapat saja dipilih jika angka kasus baru per hari sudah lebih kecil dari jumlah tertentu, katakanlah di bawah 10 seperseribu per hari. Sebagai sketsa saja, Malaysia juga menerapkan kebijakan  movement control order   (MCO) yang menggunakan patokan bahwa kalau kasus baru bagi hari di bawah 4 ribu, kebijakan dapat dilonggarkan.

Parameter kedua ialah angka positif. Untuk ini, sungguh sebaiknya dipakai patokan 5% agar menjamin penularan dalam masyarakat memang sudah aib. Apalagi, banyak negara tetangga kita (dan juga India) angkanya memang 2% ataupun 3% saja kecuali negara tertentu. Kalau kita lihat negara Eropa, angkanya juga di bawah 5%, seperti Perancis 1, 2%, Jerman 0, 8%, Inggris dua, 8%, dan Italia 0, 7%. Amerika Serikat nilai positifnya 4, 4%.

Kita sangat berharap agar angka positif di negara kita yang sudah di untuk 30% ini dapat diturunkan karena ini merupakan parameter yang tepat untuk memperhitungkan tingkat penularan di bangsa. Sesudah angka positif turun tajam, barulah kita sanggup berpikir tentang pelonggaran PPKM darurat.

Tentang kriteria surveilans kesehatan masyarakat, tujuan idealnya antara lain ialah biar semua kasus baru dapat diidentifikasi, dilaporkan, dan dianalisis kurang dari 24 tanda. Juga akan sangat molek kalau 90% kasus suspek diisolasi dan dilakukan pemungutan spesimen dalam waktu invalid dari 48 jam semenjak munculnya gejala atau lebih dari 80% kasus pertama dapat diidentifikasi kontak eratnya. Lalu, mulai dilakukan karantina dalam waktu kurang sebab 72 jam setelah urusan baru dikonfirmasi.

Sangat elok sekali kalau lebih sebab 80% kontak dari peristiwa baru dipantau selama 14 hari sejak kontak terakhir. Namun, untuk evaluasi PPKM darurat, setidaknya ada besar hal yang harus dicapai. Pertama, jumlah tes yang dilakukan harus terus dinaikkan dengan amat tinggi. Kedua, kegiatan dilanjutkan dengan telusur yang masif.

Kalau India sudah berhasil melakukan tes pada sekitar dua juta orang seharinya, dengan penduduk kita yang sekitar seperempat penduduk India, target melakukan tes sampai 500 ribu sehari tampaknya patut dikejar untuk dicapai.

Sesudah tersebut, untuk setiap kasus yang ditemui sudah ada juga berapa target yang kudu dicari dan ditemukan dibanding setiap kasus positif. Katakanlah antara 15-30 kontak yang harus ditemukan. Kalau pada antara mereka ada yang ternyata positif covid-19, harus ditelusuri lagi 15-30 kontaknya lagi. Demikian seterusnya. Semua kasus yang ditemukan kudu dapat diisolasi atau dikarantina untuk mendapatkan penanganan dan memutuskan rantai penularan.

Memang dengan jumlah tes dengan besar akan ditemukan kejadian yang lebih banyak, akan tetapi ini membuat kita memperoleh gambaran yang sebenarnya berlaku dan dapat mengambil siasat tepat mengendalikan keadaan. Kalau masih banyak kasus hangat di masyarakat yang tidak ditemukan, penularan masih hendak terus terjadi. Tidak segera terkendali dan masih hendak terus diperlukan pembatasan baik yang ketat.

 

Pelayanan kesehatan dan SDM

Untuk kriteria sistem pelayanan kesehatan, parameter dengan ideal antara lain ialah seluruh pasien covid-19 dengan memperoleh tata laksana sesuai penumpil atau sistem dapat menyalahi peningkatan lebih dari 20% kasus covid-19 atau segenap fasilitas pelayanan kesehatan bisa melakukan skrining terhadap covid-19.

Secara praktis di lapangan, untuk mengevaluasi PPKM kritis, dapat dilihat dari keterisian tempat tidur ( bed occupancy rate /BOR) rumah sakit. Dalam hal ini harus diingat bahwa angka BOR bisa dapat fluktuatif tergantung berapa banyak tempat tidur dengan diperuntukkan untuk pasien covid-19. Karena itu, kadang-kadang membaca angka BOR perlu secara kritis.

Selama hari-hari tingginya pasien covid-19 sekarang itu, bukan hanya ruang jaga rumah sakit yang penuh, melainkan juga instalasi panas darurat (IGD)-nya juga sempurna. Orang terpaksa antre hadir IGD, bukan lagi berurut masuk RS. Karena tersebut, ada parameter lain yang dapat dipertimbangkan untuk evaluasi PPKM darurat, yaitu sudah tidak adanya orang yang harus mengantre untuk memiliki pelayanan di IGD. Kita tahu, kenyataan kini sedang amat memprihatinkan karena sangat banyak anggota masyarakat yang tidak dapat masuk IGD & masuk RS, padahal itu amat membutuhkannya.

Satu hal yang amat penting pada sistem pelayanan kesehatan ialah sumber daya manusia (SDM)-nya, dokter, perawat, dan aparat kesehatan lain. Mereka sudah amat kewalahan menghadapi lonjakan kasus tanpa henti ini. Sebagian petugas sudah tertular dan sedihnya sejawat kita juga meninggal dunia.

Untuk memperkuat pelayanan rumah melempem, mungkin saja tempat terbaring ditambah atau oksigen dijamin keberadaannya atau obat dilengkapi dll. Namub, SDM kesehatan tubuh tentu tidak mudah menambahnya. Memang sudah ada berbagai upaya yang dilakukan, semacam pendayagunaan mahasiswa kedokteran/kesehatan yang sudah tahap akhir studinya dan kemungkinan relawan tabib serta perawat.

Bentuk perubahan lain yang diusulkan yaitu, pendekatan 3R tenaga kesehatan tubuh, yaitu refungsi, relokasi, dan  recruitment   yang pernah dibicarakan di lingkungan Persatuan Rumah Lara Seluruh Indonesia (PERSI). Di dalam hal ini, 2R pertamanya pada umumnya ialah melakukan tadbir lebih baik tentang penggolongan tugas para tenaga kesehatan di berbagai tempat kerjanya sekarang ini.

Petugas kesehatan tubuh di rumah sakit dengan sekarang tugas utamanya menuntaskan pasien bukan covid-19, misalnya, mungkin dapat dirotasikan ke bangsal covid-19. Tentu, tentu dengan dokter penanggung jawab yang tepat. Dalam peristiwa ini, memang akan bagus kalau jumlah rumah kecil yang sepenuhnya menangani covid-19 dapat ditambah sehingga gaya kesehatan dapat dirotasikan serta kemungkinan penularan dari anak obat covid-19 ke pasien lain di dalam rumah kecil yang sama dapat dicegah.

Tentu disiapkan juga rumah sakit lain yang menuntaskan sepenuhnya pasien noncovid-19 saja. Juga mungkin ada tenaga kesehatan yang bekerja di luar pelayanan langsung ke pasien, misalnya di jawatan atau para pensiunan sinse, misalnya, yang dapat diminta bantuannya sebagai orang dengan memberi konsultasi bagi itu yang isolasi mandiri dalam sekitar tempat tinggalnya dan/atau berbagai bentuk inovasi lainnya.

Salah satu bentuk asing, para Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI)–saya pun ikut di dalamnya–pada 12 Juli 2021 menggunakan rekomendasi Gerakan Semesta Gaya Kesehatan Indonesia pada masa Darurat Covid-19. Dalam rekomendasi ini dijabarkan tentang kegiatan semesta seluruh tenaga kesehatan tubuh lintas profesi untuk turut membantu program pelayanan covid-19 sesuai dengan kompetensi per. Di sisi lain, disebutkan juga perlunya dukungan sempurna pemerintah kepada seluruh tenaga kesehatan yang terlibat di pelayanan covid-19.

Pada akhir rekomendasi disebutkan bahwa gaya kesehatan merupakan garda final penanganan covid-19, sedangkan penjaga terdepannya ialah masyarakat. Kita semua perlu melakukan 6M, memakai masker, mencuci lengah dengan sabun dan minuman mengalir, menjaga jarak, menjauhi keramaian, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama.

Kita masih berhadapan dengan badai masalah covid-19, yang menetapkan upaya penanggulangan maksimal, tidak cukup lagi hanya ideal. Hanya dengan kerja membanting kita semua, dengan peran masing-masing, kita akan sanggup menyelesaikan masalah kemanusiaan bangsa ini.