KSPI Tolak Penaikkan Iuran BPJS

, , Leave a comment

KONFEDERASI Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak terbitnya Peraturan Presiden 64/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemimpin 82/2018 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional yang didalmnya meliputi penaikan beban iuran Badan Penyelenggara Jaminan Baik (BPJS) Kesehatan.

Pemimpin KSPI Said Iqbal melalui pancaran persnya yang diterima, Kamis (14/5) menyampaikan, setidaknya ada tiga kausa yang mendasari penolakan KSPI terhadap kenaikan iura BPJS Kesehatan.

Pertama, penaikkan iuran dinilai melanggar ketentuan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

“Dengan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan, maka tersedia potensi hak rakyat untuk mencapai layanan kesehatan akan terganggu. Sebab kenaikan itu memberatkan masyarakat, jadi mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengiur, ” kata Said.

“Terlebih lagi, era ini banyak masyarakat yang kematian mata pencaharian. Negara seharusnya berkewajiban untuk melindungi kesehatan seluruh kaum Indonesia. Bukan malah membebani kaum dengan menaikkan iuran, ” sambungnya.

Kedua, KSPI menghargai kenaikan tersebut bertentangan dengan keyakinan yang diatur dalam UU 40/2004 tentang SJSN dan UU 24/2011 tentang BPJS. Dalam aturan tersebut disebutkan BPJS bukan merupakan BUMN, melainkan berbentuk badan hukum umum.

Dengan begitu, pemerintah seharusnya tidak bisa menaikkan iuran secara sepihak tanpa meminta persetujuan dari pemilik BPJS Kesehatan. “Adapun pemilik BPJS Kesehatan adalah itu yang mengiur iuran, ” sekapur Said.

Adapun mereka yang membayar iuran ialah pemerintah yang membayar biaya untuk Penyambut Bantuan Iuran (PBI); pengusaha yang membayar iuran untuk buruh sebesar 4% dari gaji; buruh yang membayar iuran sebesar 1% sejak gaji, dan masyarakat yang mengiur sesuai dengan kelas yang dipilihnya.

“Karena itu, BPJS harus bertanya kepada masyarakat bila ingin menaikkan iuran. Tidak boleh seenaknya menaikkan secara sepihak, ” tegasnya.

Ketiga, Majelis hukum Agung sudah membatalkan Pepres 75/2019 yang sebelumnya menaikkan iuran. KSPI menilai, seharusnya untuk sesuatu dengan sudah diputuskan oleh hukum, kudu dijalankan. Tidak boleh diakal-akali untuk memaksakan kehendak.

Sebab karena itu, KSPI meminta negeri mentaati putusan MA. Jika kemajuan iuran BPJS Kesehatan tidak dibatalkan, sehabis lebaran KSPI akan mengajukan gugatan ke MA agar menganulir Perpes tersebut.

Selain itu, KSPI juga meminta DPR untuk mengambil sikap politik dengan memanggil Menteri Kesehatan dan Pengurus BPJS Kesehatan untuk melakukan RDP guna membatalkan Perpes tersebut. (OL-4)