Nusantara Ajak OKI Tolak Aneksasi Palestina oleh Israel

, , Leave a comment

MENTERI Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan kalau aneksasi wilayah Palestina oleh Israel merupakan hal yang tidak mampu diterima. Hal itu ditegaskannya pada Konferensi Tingkat Menteri Luar Biasa (KTM-LB) Organisasi Kerja Sama Agama islam (OKI) yang berlangsung secara daring, pada Rabu (10/6).

“Aneksasi wilayah Palestina oleh Israel baik secara ‘de-facto’ maupun ‘formal’ merupakan hal yang tidak mampu diterima, ” tegas Retno, serupa dikutip dari laman kemlu. go. id.

Konferensi dengan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, sebagai Ketua Komite Eksekutif OKI, membahas situasi terkini di Palestina, khususnya program Israel menganeksasi sebagian wilayah Palestina di Tepi Barat, pasca kesepakatan pembentukan pemerintahan koalisi antara Benjamin Netanyahu dan Jenderal Benny Gantz.

Dalam KTM-LB itu, Retno secara khusus menekankan bahwa rencana aneksasi di tengah pandemi covid-19 telah melipatgandakan tekanan kepada Palestina, menghancurkan prospek perdamaian dan mengancam stabilitas kawasan.

Baca juga: PBB Sesalkan Korut Putus Jalur Hubungan dengan Korsel

Di hadapan para menteri luar jati OKI, Retno pun mengajak negeri anggota OKI untuk bersatu serta memobilisasi kekuatan untuk menolak aneksasi wilayah yang direncanakan oleh Israel tersebut melalui tiga cara.

Pertama, apabila Israel melanjutkan aneksasi secara formal, maka negara anggota OKI yang memiliki ikatan diplomatik dengan Israel diminta mengabulkan langkah diplomatik sesuai dengan bervariasi Resolusi OKI.

Ke-2, negara-negara OKI secara kolektif membina dukungan internasional untuk menolak penguasaan Israel di berbagai forum global, seperti Majelis Umum PBB, Majelis Keamanan PBB, dan Dewan PEDOMAN.

Ketiga, mendorong dilanjutkannya negosiasi yang kredibel dan serasi parameter yang disepakati secara internasional, untuk mencapai ‘solusi dua negara’ (two-state solution), dimana Israel serta Palestina hidup berdampingan secara damai.

Sebelum pelaksanaan KTM-LB tersebut, Indonesia juga telah menahan dukungan internasional untuk Palestina, dalam antaranya melalui surat Menteri Luar Negeri RI kepada para menteri luar negeri negara anggota GNB, G-77, OKI, Uni Eropa, dan seluruh anggota Dewan Keamanan PBB yang memuat posisi tegas Nusantara menolak rencana aneksasi oleh Israel.

Seluruh negara peserta KTM-LB ini sepakat untuk menjemput langkah-langkah politik, hukum, dan ekonomi sebagai tanggapan atas rencana penguasaan wilayah Palestina oleh Israel tersebut. (A-2)