Nusantara

, , Leave a comment

ANGGOTA Premi IX DPR, Rahmad Handoyo, menilai langkah pemerintah memperketat pulang kampung alias mudik sudah tepat, oleh sebab itu masyarakat diminta buat mematuhi atau mengikutinya.

“Dengan pengetatan, bangsa akan berpikir ulang kala mau melakukan perjalanan, ” kata dia melalui petunjuk tertulis pada Sabtu (24/4).

Menurut dia, kebijakan pengetatan pulang negeri Idul Fitri 1442 hijriah bisa mengantisipasi masyarakat balik ke kampung halaman sebelum waktu pelarangan diterapkan.

Pemerintah melarang mudik Lebaran 2021 terhitung enam hingga 17 Mei kaya yang tertuang dalam Tulisan Edaran (SE) Nomor 13/2021 dari Satgas Penanganan Covid-19 tentang Peniadaan Mudik Keadaan Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan cara pengendalian penyebaran covid-19 semasa Bulan Suci Ramadaan 1442 Hijriah.

Kebijakan itu diperketat dengan keluarnya adendum atas SE Nomor 13/2021. Pengetatan persyaratan karakter perjalanan dalam negeri perut pekan sebelum dan seminggu setelah masa peniadaan pegangan yakni 22 April maka 5 Mei 2021 serta 18 sampai 24 Mei 2021.

Dia memahami kebijakan pengetatan pulang kampung Lebaran diperlukan karena banyak masyarakat yang berani pulang kampung atau pegangan sebelum 6 Mei 2021. Adanya kebijakan tersebut diharapkan bisa mencegah tsunami covid-19 sebagaimana yang terjadi di India. “Dengan adanya pengetatan masyarakat akan berpikir kembali ketika mau melakukan penjelajahan, ” ujar dia.

Baca serupa: MTI: Jangan Banyak Pengkhususan dalam Larangan Mudik

Menurut Rahmad, masyarakat harus mendukung kecendekiaan pemerintah karena tujuannya menyimpan dari penularan covid-19. Selain itu, para kerabat dalam kampung halaman juga diminta agar mengimbau anggota keluarganya untuk mengurungkan niat pegangan.

Selain itu, penegakan aturan oleh petugas di lapangan juga dinilai penting. Bila ketahuan kembali kampung dan tidak memakai uji cepat antigen oleh karena itu masyarakat harus kembali.

Senada dengan tersebut, anggota Komisi IX DPR, Muchamad Nabil Haroen, mengucapkan, pemerintah harus tanggap & merespons secara cepat terkait mudik agar covid-19 tidak menyebar. “Misalnya dengan isolasi dulu di penginapan atau hotel sebelum masuk ke kampung halaman, ” sekapur dia.

Kemudian, pemerintah pusat harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah supaya informasi penanganan pemudik pas dan satu pintu. Jika kebijakan mengambang, maka tak akan efektif.

“Yang kita cari merupakan kebijakan yang efektif serta tepat sasaran bukan mengaduk-aduk sanksi, ” ujarnya. (R-3)