Partisipasi KB Menurun Selama Pandemi, Demikian ini Antisipasi BKKBN

, , Leave a comment

BADAN Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan langkah-langkah dalam merespon penurunan akses pelayanan kontrasepsi selama pandemi covid-19.

Catatan BKKBN menunjukkan, penggunaan alat kontrasepsi mengalami penurunan sebesar 40% selama pandemi covid-19 yaitu pada Februari hingga Maret 2020.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyebut pihaknya melakukan kerja sama dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dalam merespons temuan tersebut.

“Kita memberikan alkon (alat kontrasepsi) serta APD untuk melakukan pelayanan. Dengan serentak kemarin kita serahkan tumpuan KB itu secara nasional pada perwakilan bidan seluruh Indonesia, ” ujar Hasto kepada Media Nusantara, Senin (4/5).

Selain itu, lanjutnya, BKKBN mendorong ikatan pasok distribusi alat kontrasepsi biar tidak kekurangan di lapangan.

“Di pasca pandemi kita menyiapkan dalam rangka Harganas (Hari Keluarga Nasional (Harganas) akan menyelenggarakan pelayanan serentak sejuta Aseptor buat menutupi kekurangan pelayanan saat pandemi, ” terangnya.

Hasto juga mengatakan BKKBN membuat regulasi baru agar Penyuluh KB (PKB) bisa membantu bidan di wilayahnya dalam distribusi Alkon terutama tablet dan kondom.

Baca juga: BKKBN Luncurkan Website Edukasi Pernikahan Siapnikah. org

“BKKBN juga menyelenggarakan kerja sama dengan para relawan publik figur untuk melakukan penyuluhan via media untuk sosialisasi rencana ini, ” jelasnya.

Hasto menjelaskan, penurunan peserta KB sangat berbahaya terhadap pertambahan total kehamilan dan kelahiran.

Saat ini, katanya, pasangan usia subur yang memakai KB pada Indonesia sekitar 28 juta pasangan.

“Jika 10% sekadar berhenti pakai kontrasepsi berarti 2, 8 juta. Kalau dari 2, 8 juta itu 15% mungkin jadi hamil maka bisa tersedia kehamilan sekitar 420. 000 kehamilan baru yang harusnya tidak berisi dulu, ” jelasnya.

“Sekarang ini dalam keadaan lazim saja ada sekitar 17% sampai 19% orang hamil tidak menghendaki kehamilannya, ” ungkapnya.

Hasto mengingatkan, banyaknya kelahiran yang tidak terencana memiliki sejumlah risiko. Antara lain stunting, kematian pokok, dan kematian bayi.

“Kehamilan yang tidak dikehendaki bisa berdampak buruk pada anak yang dikandungnya dan keluarga. Belum lagi masalah ekonomi keluarga, ” pungkasnya. (OL-7)