Pemerintah Diminta Sediakan Layanan Perizinan Daring

, , Leave a comment

Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI), Paulus Totok Lusida, menilai pemerintah harus menyediakan penyajian daring (online) agar izin pasti bisa jalan.

“Salah satu terkendala yakni kantor negeri yang tutup, sehingga validasi tak bisa jalan. Seharusnya diubah ke online sehingga ekonomi ini tentu jalan, ” kata Totok zaman dihubungi, Senin (6/4).

Ditengah wabah virus korona (covid-19) industri sektor properti juga mengalami perlambatan. Totok mengatakan perlambatan ekonomi di sektor properti terjadi sebab adanya social distancing.

“Masih slowing down dengan adanya covid-19. Untuk yang menengah ke atas hambatan-hambatan seperti barang memasukkan terhambat, terus barang yang subsidi tidak bisa realisasi massal, ” jelasnya.

Social distancing membuat konsumen terhambat untuk mengabulkan transaksi sehingga pemasaran dialihkan ke online. Dengan begitu antara konsumen dan pihak properti minim pertemuan.

“Pemasarannya kendalanya benar banyak karena tidak bisa bersemuka konsumen hanya lewat internet ataupun online tapi tetap saja kalau orang mau beli harus ketemu atau tatap muka. Tidak mampu ketemu ramai-ramai, ” ujar Totok.

Selain itu, walaupun covid-19 yang sudah menjadi pagebluk sektor properti tidak mengalami pengaruh macet. Sejauh ini, belum ada laporan masalah terkait hal tersebut.

“Kredit properti tersebut paling kecil kredit macetnya. Tak ada potensi teesebut meski ada wabah. Kita himbau untuk menuju ke online sehingga hambatan bisa teratasi sehingga ekonomi juga mampu tetap jalan, ” jelasnya.

“Kita tahu saat ini seluruh dunia sedang mengalami kesusahan, namun kerugian tersebut harus bisa diatur atau diminimalisir, ” imbuhnya. (E-3)