Pemkot Cimahi Bakal Rumahkan ASN

, , Leave a comment

PEMERINTAH Kota Cimahi, Jawa Barat akan merumahkan sebagian besar aparatur sipil negeri (ASN) nya, menyusul rencana pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jawa-Bali pada 11 – 25 Januari 2021.

Dalam rencana awal, Pemkot akan memberlakukan kembali posko penyeliaan atau check point dengan melibatkan berbagai unsur seperti kepolisian, TNI dan lainnya.

“Untuk waktu tersisa, akan kita adakan rapat. Selama pembatasan kegiatan sosial masyarakat, kami juga bakal kembali mengaktifkan patroli oleh Satgas Covid-19, termasuk Satpol PP, TNI dan Polri, ” kata Plt Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, Kamis (7/1).

Beberapa aturan dengan nantinya akan diterapkan dan wajib dipatuhi masyarakat yakni pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan hingga jam 19. 00 WIB, Work From Office (WFO) untuk 25 persen personel, serta tempat ibadah yang hanya boleh diisi 50 persen massa.

“Jadi sebagian mulia pegawai akan dirumahkan selama pelaksanaan emberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Mulia (PSBB) Jawa-Bali pada 11 kacau 25 Januari 2021, ” ujar Plt Wali Kota Cimaha Ngatiyana.

Ngatiyana menilai, pemberlakuan PSBB selama dua minggu bakal mempengaruhi berbagai sektor, seperti ekonomi, pendidikan, termasuk sektor industri kendati kemungkinan akan terjadi pengurangan tenaga kerja.

Khusus daerah industri, pihaknya akan mencari penyelesaian terbaik agar sektor ini pasti bisa berjalan, salah satunya dengan usulan merumahkan sebagian karyawannya.

“Untuk bantuan sosial (bansos), itu mesti instruksi dari induk atau provinsi, kita ikuti selalu aturan dari sana. Makanya kita rencanakan secara matang agar tidak terlalu terdampak, ” bebernya.

Selain itu, Ngatiyana menambahkan, kegiatan sosial serta keramaian pesta pernikahan pun akan ditunda serta sebaiknya tidak dilaksanakan selama pemisahan kegiatan masyarakat diterapkan. “Akan dibuat aturan secepatnya untuk disampaikan ke masyarakat dan pengusaha agar pada saat nanti diterapkan, mereka tidak kaget, ” ungkapnya.

Kaya diketahui, pemerintah menetapkan pembatasan denyut di wilayah Bandung Raya yang meliputi Kota Bandung, Cimahi & Kabupaten Bandung Barat.

Keputusan ini diumumkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto seusai menghadiri Sidang Paripurna Kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 6 Januari 2021. (OL-13)

Baca Juga: Paska Positif Covid Gubernur Khofifah Menghilang