Penjelasan Jokowi Soal Napi Koruptor Oleh sebab itu ‘Teguran’ Buat Yasonna

, , Leave a comment

WE Online, Jakarta

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menetapkan tak pernah ada pembahasan perkara pembebasan narapidana kasus korupsi. Taat ICW, pernyataan Presiden Jokowi menjelma teguran keras bagi Menteri Patokan dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly.

“Pernyatan Presiden Joko Widodo layak untuk diapresiasi. Ini semestinya menjadi teguran keras bagi Menteri Hukum dan HAM buat tidak lagi merencanakan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap koruptor, ” kata pendahuluan Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, Senin (6/4/2020).

Membaca Juga: Soal Rencana Yasonna Revisi PP 99/2012, YLBHI: Masukan Siapa Lagi Kalau Bukan Koruptor?

“Terlebih, rencana kebijakan itu lahir ketika Indonesia sedang menghadapai persoalan serius, yakni merebaknya Covid-19, ” katanya menambahkan.

Selain itu, kata Kurnia, Presiden semestinya juga dapat menghentikan laju pembahasan revisi UU Pemasyarakatan. Sebab, dalam poin revisi UNDANG-UNDANG Pemasyarakatan keberlakuan PP 99/2012 akan dicabut.

“Sehingga setara saja. Jika pembahasan itu bersambung, kebijakan pemerintah tetap menguntungkan pelaku korupsi, ” tegas Kurnia.

Kurnia kembali menegaskan, proposal Menteri Hukum dan HAM mengutarakan kebijakan yang pro terhadap tahanan koruptor bukanlah kali pertama. ICW mencatat setidaknya selama Yasonna menjelma Menkumham (2015-2020) terdapat delapan pernyataan yang mengarah pada kebijakan untuk mengurangi masa hukuman napi koruptor.

“Caranya pun beragam, mulai dari revisi PP 99/2012 sampai pada revisi UU Pemasyarakatan, ” ujar Kurnia.

Diketahui, Presiden Jokowi telah memakbulkan pemberian pembebasan bersyarat kepada tahanan tindak pidana umum untuk menyekat penyebaran virus Covid-19 di dalam institusi pemasyarakatan (Lapas).

Lamun demikian, Jokowi menegaskan, pembebasan kepada narapidana tindak pidana umum itu memiliki syarat dan kriteria, serta juga pengawasan tertentu. Sementara kepada narapidana kasus korupsi, Jokowi mengisbatkan, hal ini tidak pernah dibahas dalam rapat pemerintah.

Dengan begitu, tegas Jokowi, negeri tak akan merevisi Peraturan Negeri (PP) Nomor 99 tahun 2012. “Saya hanya ingin menyampaikan bahwa mengenai napi koruptor tidak pernah kita bicarakan dalam rapat-rapat kita. Jadi mengenai PP 99/2012 tak ada, perlu saya sampaikan tak ada revisi untuk ini. Maka pembebasan untuk napi, hanya buat napi pidana umum, ” ucap Jokowi.

Jokowi mengecap, kebijakan pembebasan bersyarat terhadap tahanan tindak pidana umum ini selalu telah dilakukan sejumlah negara yang lain di dunia untuk mengantisipasi penyebaran wabah. Di antaranya seperti pada Iran yang membebaskan 95 ribu napi dan juga di Brazil yang membebaskan 34 ribu napi. “Di negara-negara yang lainnya selalu melakukan yang sama, ” ucapnya.

Ada jutaan anak yang terkendala belajar online karena keterbatasan akses internet. Ada banyak tenaga medis yang tidak dibekali APD lengkap. Mari kita sama-sama sukseskan kampanye #AmanDiRumah untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Donasi Anda akan disalurkan buat membantu pengadaan APD dan sarana pendidikan online anak-anak Indonesia. Fakta soal donasi kelompok di sini .

Partner Sindikasi Konten: Republika