Perbaikan UU Pemilu Diharapkan Hadirkan Pola Kepemiluan yang Adil

, , Leave a comment

REVISI Undang-Undang No 7/2017 tentang Penetapan Umum (Pemilu) didorong untuk bertambah komprehensif dan bisa menghadirkan sistem pemilu yang berkeadilan mulai lantaran prosesnya hingga sengketa hasil pemilu baik bagi penyelenggara pemilu serta masyarakat sebagai pemilih.

Anggota Komisi II Dewan Peserta Rakyat (DPR) dari Fraksi Kelompok Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi menyampaikan masih perlu adanya revisi UU Pemilu sebagai aturan berperan dalam setiap tahapan kepemiluan. Ia mengakui penyelesaian sengketa pemilu misalnya, belum banyak dibahas dalam revisi UU Pemilu.

“Isu keadilan pemilu belum banyak disinggung teman-teman di DPR. Mereka lebih tertarik pada isu bagaimana mampu diuntungkan dari revisi UU sesuai penetapan batas ambang minimal pemilu, sistem pemilu terbuka atau mati, dan lain-lain, ” ujarnya di dalam diskusi yang digelar secara maya bertema “Penataan Sengketa Proses di dalam UU Pemilu” oleh Yayasan Uni untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) di Jakarta, Minggu (26/7).

Arwani menyampaikan revisi UNDANG-UNDANG Pemilu didorong untuk dibahas pada Badan Legislatif DPR sehingga poin-poin krusial bisa dibahas bersama pemerintah nantinya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Yayasan Perludem Titi Anggraini menyampaikan keseimbangan pemilu hanya bisa terwujud seandainya regulasi kepemiluannya sudah dapat menyusun hal itu. Sementara, dalam UNDANG-UNDANG Pemilu yang ada saat ini, menurutnya, masih problematis terutama terkait kewenangan antarlembaga penyelenggara pemilu.

“Kita harus membedah lagi kewenangan di antara institusi yang menangani masalah hukum pemilu, “ujar Titi.

Kompleksitas itu, imbuhnya, terlihat dari banyaknya lembaga yang menangani sengketa kepemiluan cantik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pemgawas Pemilu (Bawaslu), Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN), Balai Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Mahkamah Agung.

“Sehingga tidak ada lagi tumpang tindih putusan, ambiguitas, dan kebingungan masing-masing lembaga, ” tutur Titi.

Titi mencontoh kasus putusan DKPP yang memberhentikan Komisioner KPU Evi Novida Ginting. Putusan itu digugat ke PTUN oleh Evi yang mana menyatakan putusan DKPP cacat hukum. Dari hasil vonis PTUN, menurut Titi, terlihat permasahan penyelesaian sengketa bukan sekadar pemberhentian jabatan Evi sebagai Komisioner KPU, namun sebagian isunya menyangkut perhubungan wewenang antarpenyelenggara pemilu.

“PTUN melihat terkait gugatan pokok Evi yang bermuara pada vonis DKPP, menyangkut otoritas publik dan kewenangan lembaga pemilu lain. Itu pekerjaan rumah besar pembuat UU menyelesaikannya, ” tutur Titi.

Baca juga:

Seperti diberitakan, Evi diberhentikan karena dianggap melanggar kode etik terpaut aduan perubahan Perolehan suara dalam daerah pemilihan Kalimantan Barat enam untuk Partai Gerakan Indonesia Sundal (Gerindra) atas nama Hendri Makaluasc yang merupakan anggota DPRD Kalimantan Barat. DKPP menilai KPU RI, keliru menafsirkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai tambah-kurang suara bahan legislatif.

Berkaitan hal itu, dalam UU Pemilu nantinya, Titi mengatakan harus tegas disebutkan gugatan yang berkaitan dengan buatan kepemiluan yang sudah ditangani Mahkamah Konstitusi, tidak boleh diproses institusi lain (Bawaslu) sebab hal itu dapat menimbulkan ketegangan, antarapenyelenggara pemilu. (P-5)