Podium

, , Leave a comment

UPAH Kejaksaan (Komjak) menilai kontroversi surat dakwaan 13 terdakwa manajer investasi (MI) di dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya (persero) terletak pada cara tatapan majelis hakim dan jaksa penuntut umum (JPU). Ketua Komjak, Barita LH Simanjuntak menjelaskan kedua belah pihak memaknai penerapan Pasal 141 huruf c KUHAP mengenai penggabungan surat dakwaan secara berbeda.

" JPU mereken penerapan Pasal 141 tulisan c KUHAP akan mempermudah proses pemeriksaan, namun menawan hakim berpandangan hal tersebut akan mempersulit hakim nantinya, " kata Barita pada Media Indonesia, Rabu (18/8).

Oleh karena itu, ia menegaskan sidang pembacaan putusan sela oleh majelis ketua Pengadilan Tipikor Jakarta yang membatalkan dakwaan 13 PERUSAK demi hukum tidak terpaut dengan cacatnya surat dakwaan susunan JPU. Sebab, pelajaran pokok perkara untuk 13 terdakwa MI secara teknis belum diperiksa.

Barita menerangkan ada dua sikap yang bisa diambil oleh JPU terkait putusan sela majelis hakim tersebut. Pertama, lanjutnya, JPU bisa melakukan balasan sebagaimana yang diatur pada Pasal 156 Ayat (3) KUHAP.

" Dalam peristiwa penuntut umum berkeberatan kepada keputusan tersebut, maka dia dapat mengajukan perlawanan pada pengadilan tinggi melalui mahkamah negeri yang bersangkutan, " jelas Barita seraya mengutip beleid itu.

Kedua, JPU bisa menerima putusan sela majelis hakim dengan memperbaki surat dakwaan dan melimpahkannya kembali ke pengadilan. Barita mengatakan penggabungan dakwaanke dalam satu surat oleh JPU mengejawantahkan asas peradilan dengan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, khususnya dalam penyeliaan saksi.

" Mengingat putusan sela tersebut belum menyelundup substansi pokok perkara, maka putusan tersebut tidak besar pada substansi pembuktian topik perkara, " tandasnya.

Diketahui, seluruh terdakwa korporasi tersebut adalah PT Dhanawibawa Manajeman Investasi (saat ini menjadi PT Pan Arcadia Capital), PT MNC Asset Management (sebelumnya bernama PT Bhakti Asset Management), PT Maybank GMT Asset Management, PT Jasa Capital Asset Management (sebelumnya bernama PT Prime Capital), PT Pool Advista Aset Manajemen (sebelumnya bernama PT Kharisma Asset Management), dan PT Treasure Fund Investama.

Berikutnya PT Oso Management Investasi, PT Pinnacle Persada Investama, PT Millenium Capital Management (sebelumnya bertanda PT Millenium Danatama Indonesia), PT Prospera Asset Management, PT Gap Capital, PT Corfina Capital, dan PT Sinarmas Asset Management. Selain 13 terdakwa korporasi, megakorpusi yang merugikan negara Rp16, 708 triliun itu serupa menyeret delapan orang sebagai terdakwa, enam di antaranya divonis pidana penjara seumur hidup di pengadilan level pertama. (OL-8)