PSBB di DKI Butuh Sinergi

, , Leave a comment

MASYARAKAT menaruh harapan besar akan suksesnya pemerintah dalam mengendalikan serta menangani pandemi covid-19. Untuk itu, pemerintah pusat dan pemerintah kawasan diminta berjalan seirama serta langsung meningkatkan koordinasi dan konsistensi zaman menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Tanpa koordinasi dan sinergi semacam itu, pengorbanan masyarakat yang patuh berdiam diri di rumah dinilai bakal sia-sia.

Sejumlah kalangan mengemukakan respons tersebut saat menanggapi keputusan Pemprov DKI Jakarta dengan menarik ‘rem darurat’ dan menjadwalkan penerapan kembali PSBB mulai 14 September 2020.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan kebijakan emergency brake system serta resmi menghentikan PSBB transisi. Anies mengembalikan situasi pandemi Jakarta menjadi PSBB total dalam waktu 3 hari ke depan, dimulai Senin (14/9).

DPRD DKI Jakarta, melalui Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi, menyatakan sepakat secara tekad Pemprov DKI tersebut. PSBB
sudah seharusnya diberlakukan kembali dengan mempertimbangkan kasus harian nyata yang terus meningkat.

“Melihat kondisi terkini memang telah seharusnya dikembalikan seperti semula. Seluruh aturannya harus dikembalikan, ” tegas Prasetyo, kemarin. Namun, Prasetyo meminta Gubernur Anies lebih tegas dalam menindak pelanggar protokol kesehatan, tertib warga maupun pelaku usaha, tenggat perkantoran demi menekan lonjakan kasus penyebaran covid-19 di Ibu Praja.

Hingga Kamis (10/9), penambahan harian kasus positif covid-19 di DKI tercatat mencapai satu. 274 kasus. Adapun secara nasional, penambah-
an harian kasus covid-19 kembali mencatatkan rekor baru, yakni 3. 861 pasien dengan jumlah total kasus mencapai 207. 203 pasien.

Sebab jumlah itu, dari 23 Maret hingga 10 September 2020, sebesar 14. 256 pasien dirawat di Wisma Atlet, Kemayoran Jakarta Tengah, sedangkan 12. 404 pasien telah keluar dari rumah sakit penting covid-19 itu dengan rincian 270 orang dirujuk ke RS lain, 12. 128 pasien sembuh, 5 pasien meninggal, dan 1 anak obat keluar tanpa izin.

Dukungan Presiden

Demi mendapatkan dukungan pemerintah pusat, Gubernur Anies mengklaim telah berkoordinasi secara Presiden Joko Widodo. Presiden, prawacana Anies, mendukung langkah pengendalian barang apa pun dalam menangani wabah.

“Dalam pandemi, kesehatan serta keselamatan masyarakat ialah yang istimewa. Beliau mengatakan jangan dulu restart ekonomi bila wabah belum tertangani, ” tegas Anies, kemarin.

Akan tetapi, sinergi nyatanya tidak mudah diraih. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, misalnya, kemarin menyatakan keberatan. Apalagi, saat PSBB, seluruh perkantoran harus memberlakukan sistem kegiatan dari rumah. Hal itu, menurutnya, tidak bisa dilakukan karena tak semua pekerjaan dapat dilakukan daripada rumah.

Airlangga menambahkan pihaknya telah menyampaikan kepada Anies ihwal penutupan tempat-tempat di Jakarta. Pada perkantoran misalnya, akan diterapkan jam kerja fleksibel sehingga mampu menekan penyebaran covid-19.

Namun, Airlangga yang juga Pemimpin Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional itu memastikan pemerintah pusat dan daerah bergerak beserta dalam penanganan pandemi dan perbaikan perekonomian.

Ketua DPR RI Puan Maharani pun membuktikan sangat mendukung jika pemerintah was-was dan pemerintah daerah saling memajukan koordinasi dalam penerapan kembali PSBB.

Dalam konteks itulah, Wakil Ketua MPR RI, Tetap Moerdijat, berharap pemberlakuan PSBB yang ketat kembali di DKI Jakarta dapat menghasilkan strategi pengendalian covid-19 yang lebih baik. (Mir/Fer/Hld/Ant/RO/X-6)