Sertifikasi Aset Tanah Pemprov Sumut Ditargetkan Beres di 2024

, , Leave a comment

PEMERINTAH Provinsi Sumatera Utara menargetkan metode sertifikasi terhadap 1. 550 membersil aset tanah yang belum jadi sampai awal 2021 akan beres pada 2024.

Penulis Daerah Provinsi Sumatera Utara Kepala Sabrina mengutarakan, sampai dengan asal Januari 2021 belum seluruh aktiva tanah Pemprov Sumut dapat disertifikasi.

“Namun kami sudah menargetkan tahun 2024 sertifikasi aset tanah Pemprov Sumut sudah siap, ” ujar Raja Sabrina, Rabu (17/4).

Dia mengungkapkan, dari total 3. 263 tanah aset tanah milik Pemprov Sumut, sebanyak 1. 713 di antaranya sudah bersertifikat. Adapun sisanya atau
sebanyak 1. 550 persil masih dalam proses.

Pemprov, kata dia, optimistis mampu menyelesaikannya hingga 2024 karena memperoleh dukungan kuat dari KPK dan BPN. Pada tahun ini pemprov
menargetkan penyelesaian 400 tanah ditambah 500 persil lagi secara bantuan KPK.

Sokongan itu yang membuat Pemprov Sumut sejauh ini memiliki catatan yang cukup baik dalam pensertifikatan kekayaan tanah. Pada tahun 2019 Pemprov Sumut berhasil menyertifikasi 53 aktiva tanah dengan target yang dikasih KPK sebanyak 50 persil.

Pada tahun 2020 pemprov kembali melebihi target yang dikasih. Dari target 100 persil, itu sukses menyertifikasi 149 persil aset tanah.

Pemprov selalu semakin yakin sertifikasi aset desa bisa dilakukan lebih cepat dengan dukungan BPN. BPN memiliki PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap) yang bisa dimanfaatkan untuk mempercepat proses.

Saat itu koordinasi antar institusi juga semakin kuat dan itu sangat diperlukan untuk menyelamatkan aset-aset tanah milik Pemprov Sumut.
Terlebih penuh dari aset tersebut selama ini diklaim dan dkuasai pihak asing.

Lebih jauh Kepala Sabrina mengungkapkan, selain aset desa, pemprov juga sedang berupaya mengatur aset kendaraan bermotor. Terdata sebanyak 71
unit kendaraan dinas yang akan ditertibkan. Terdiri daripada 22 kendaraan roda empat & 49 unit kendaraan roda perut.

Sabrina berharap pihak-pihak yang tidak berhak lagi namun masih mempertahankannya untuk segera mengembalikan. “Kami memiliki semua datanya, mulai dari plat nomor, siapa yang menggunakan dan sebagainya, ” introduksi dia.

Hingga kini pemprov masih mengutamakan penyelesaiannya secara persuasif. Namun bila langkah ini tidak juga berhasil maka jalan pengambilalihan akan melibatkan pihak yang berwajib. (OL-13)

Membaca Juga: ORI Dalami Laporan Perkara Pergub DIY No. 1/2021 Me Hak Politik